Pasal 34

(1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada:

• bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
• gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
• Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

• identitas pemohon;

• akta pendirian badan usaha;

• nama ...

• nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
• dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
• dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
• prosedur Pengumpulan Limbah B3;
• bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
• dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

(4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.