Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

1. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara

teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau

Pemerintah.

1. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya

disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program

Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang

Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah.

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang

selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai

peserta program jaminan kesehatan.

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau

keluarganya.

1. Orang . . .

1. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai

sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang

hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang

layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi

dirinya dan keluarganya.

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya

disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi

untuk membantu Presiden dalam perumusan

kebijakan umum dan sinkronisasi

penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

jaminan sosial.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial.