Pasal 6

(1) Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah

dan unsur masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.