Pasal 43

(1) Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:

• bupati/walikota, untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau
• gubernur, untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

(3) Persyaratan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Persyaratan usulan perubahan fungsi kawasan hutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.