Pasal 44

(1) Menteri setelah menerima usulan perubahan fungsi kawasan

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) membentuk Tim Terpadu.

(2) Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.

(4) Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim

Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan atau surat penolakan.

Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi