Pasal 12

(1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
• mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali tukar menukar kawasan hutan untuk menampung korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(3) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti yang bukan kawasan hutan dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1.

(4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

• letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;
• letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
• terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;
• dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
• tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
• rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

(5) Kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ratio tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.