Pasal 77

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai

dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat(21, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin pemindahan danf atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohon an izin diterima. $) Izin pemindahan danf atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan danf atau pemisahan:

• tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
• terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.

(5) Dalam

SK No 132212 A

PRESIDEN

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permoho nan izin diterima.