Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan

pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di

bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan

dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau

kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh)

Gross Tonage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.