Pasal 66

(1) Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. kebijakan remunerasi paling sedikit:

1. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan
2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi. b. kebijakan nominasi paling sedikit:
3. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah;
4. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah; dan
5. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c. (2) Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.