Pasal 13

(1) BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi. (2) Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Satuan Kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi; b. pengembangan dan pengadaan; c. operasional Teknologi Informasi; d. jaringan komunikasi; e. pengamanan informasi;

f. Rencana Pemulihan Bencana; g. audit intern Teknologi Informasi; dan h. kerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.