Pasal 2

(1) OJK dapat melakukan penunjukan dan menetapkan

penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih

seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa

Keuangan.

(2) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola

Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan undang-

undang di sektor jasa keuangan.

(3) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola

Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula

dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, Lembaga

Jasa Keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:

• kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat

membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa

keuangan, dan/atau pemegang saham;

• penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa

Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

• Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi

pembatasan kegiatan usaha;

• Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak

tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan

tindak pidana di sektor jasa keuangan;

• pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa

Keuangan diduga melakukan tindak pidana di

sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu

operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang

bersangkutan;

• Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan

Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai

tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di

Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau

• Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah

tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

(4) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola

Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari kepala

eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan.

(5) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola

Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara

khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya

dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan

Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan

dan penetapan penggunaan Pengelola Statuter

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat

Edaran OJK.