Pasal 1

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK

adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan

kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan.

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Direksi adalah organ lembaga jasa keuangan yang

melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan

berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang

setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang

berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana

pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah,

atau perusahaan perseroan daerah.

1. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan

yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian

nasihat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi

Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan

Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk

badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun,

perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau

perusahaan perseroan daerah.

1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ

Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang

melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan

usaha Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan

prinsip syariah.

1. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.