Pasal 11

(1) Untuk penyelenggaraan BNPL, Bank Umum atau

Perusahaan Pembiayaan wajib memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon nasabah/calon debitur dan/atau nasabah/debitur pada Sistem Elektronik.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• sumber dana pembiayaan dalam hal pembiayaan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pembiayaan bersama (joint financing), pembiayaan penerusan (channeling), dan/atau telah dialihkan kepada pihak lain;
• jumlah dan frekuensi cicilan; dan/atau
• informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
• pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
• pemberhentian pengurus;
• denda administratif;
• pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
• pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (3) huruf b

sampai dengan huruf g dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf e dikenai paling banyak sebesar

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

PENAGIHAN