Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

LJK, adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian

pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah

Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau

yurisdiksi mitra.

1. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau

yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam

konvensi tentang bantuan administratif bersama di

bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah

(Intergovernmental Agreement/IGA) di bidang perpajakan,

atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di

bidang perpajakan.

---

1. Pertukaran Informasi secara Otomatis adalah pertukaran

informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan

antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara

Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan secara

berkala pada waktu tertentu, sistematis, dan

berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran

informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara

negara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi

Mitra.

1. Perusahaan Asing adalah:

• badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

• kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan

hukum yang didirikan, atau berkedudukan di

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

• badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di

Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara

Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib

pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa

perorangan atau badan hukum paling sedikit

sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam

perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;

atau

• kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan

hukum yang didirikan atau berkedudukan di

Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara

Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib

pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa

perorangan atau badan hukum paling sedikit

sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam

perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

---

1. Nasabah Asing adalah:

• bagi Bank Umum adalah nasabah perorangan atau

Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu

sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran

Informasi secara Otomatis, yang memiliki rekening

dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum atau

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah;

• bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian adalah

nasabah perorangan atau Perusahaan Asing yang

memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur

dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara

Otomatis, yang memiliki rekening efek pada

dan/atau menggunakan jasa Perusahaan Efek dan/

atau Bank Kustodian secara langsung (direct

customer);

• bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan

Asuransi Jiwa Syariah adalah pemegang polis atau

peserta berupa perorangan atau Perusahaan Asing

yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur

dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara

Otomatis; dan/atau

• bagi LJK selain angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf

c, adalah nasabah yang memenuhi kriteria sesuai

perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah

Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau

Yurisdiksi Mitra yang akan diatur lebih lanjut dalam

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan,

yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau

Yurisdiksi Mitra.

---

PELAPORAN