POJK
Peraturan Badan Nomor 22-pojk-01-2015 Tahun 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan
Pasal 3
BAB 2 — KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang dipekerjakan di OJK; dan/atau b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.