Pasal 105

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 104, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), Pasal 94 ayat (5), ayat (7), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 100 ayat (5), Pasal 102 ayat (2), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal

104, Bank dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau b. pembekuan kegiatan usaha tertentu. (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (5), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 95 ayat (2), ayat (5), Pasal 96 ayat (2), ayat (3), Pasal 97, Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 101 ayat (2), ayat (5), Pasal 102 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 104, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan. (6) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (2), Pasal 86 ayat (5), dan/atau Pasal 89 ayat (5), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK.