Pasal 22

(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian

baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

• menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban

Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;

• menyatakan...

• menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh

Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

• menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan

sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika

Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh

Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

• memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk

mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek

perjanjian produk dan layanan;

• menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara

sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang

dibelinya; dan/atau

• menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan,

hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.