Pasal 10

(1) Penugasan Penilaian terjadwal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana kerja.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh:

• Direktur;
• Kepala Kantor Wilayah; atau
• Kepala Kantor Pelayanan, untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Rencana kerja minimal memuat:

• tujuan Penilaian;
• lingkup objek Penilaian; dan
• waktu pelaksanaan Penilaian.

(4) Ruang lingkup Penilaian dalam rencana kerja meliputi:

• Penilaian SDA;
• Penilaian dalam rangka penentuan tarif pengelolaan BMN; dan/atau
• Penilaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Rencana kerja dilengkapi dengan dokumen, data, dan

informasi awal terkait objek Penilaian.