Pasal 8

(1) Penilaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator kinerja

yang mencerminkan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan Daerah.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

• pengelolaan Keuangan Daerah;
• pelayanan umum pemerintahan; dan/atau
• pelayanan dasar; yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

• memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Daerah untuk memperoleh Dana Insentif Fiskal;
• menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap Daerah;
• menggunakan sistem pengukuran kinerja yang tidak menimbulkan penafsiran ganda;
• menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantifikasi dan menggunakan alat ukur kuantitatif;
• menggunakan data indikator dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sehingga data yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan; dan
• menggunakan objek penilaian kinerja Daerah yang relevan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum.