Pasal 9

(1) Penilaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (4) huruf c didasarkan pada hasil

penjumlahan nilai variabel kinerja daerah dikalikan bobot variabel.

(2) Nilai variabel kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan:

• nilai peningkatan kinerja; dan/atau
• nilai capaian kinerja periode tertentu.

(3) Nilai variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dihitung dengan tahapan:

• menghitung standar nilai peningkatan kinerja dan/atau capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap variabel; dan
• menghitung rata-rata nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan/atau nilai capaian kinerja periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Ketentuan mengenai formula penghitungan standar nilai

peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari huruf A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rata-rata nilai capaian kinerja periode tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai capaian kinerja paling mutakhir yang tersedia untuk setiap variabel.

(6) Dalam hal penilaian kinerja Daerah melalui tahapan

penentuan klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (4) huruf a, standar nilai variabel kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung untuk nilai variabel setiap klaster untuk provinsi/kabupaten/kota.

(7) Ketentuan mengenai formula penghitungan standar nilai

peningkatan kinerja dan/atau capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari huruf A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.