Pasal 8

Revisi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran meliputi:

• Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.B DIPA/DIPA BUN berupa:

1. Pencantuman/penghapusan/perubahan penyelesaian Tunggakan melalui mekanisme Revisi DIPA/DIPA BUN berupa Tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antar-Kanwil DJPb;
2. Pencantuman/penghapusan/perubahan anggaran yang berasal dari SP SABA berupa pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan biaya satuan (unit cost) dan/atau target volume RO total antar-Kanwil DJPb; dan/atau
3. Pencantuman/penghapusan/perubahan volume dan alokasi anggaran pembangunan/renovasi gedung/ bangunan dan/atau kendaraan bermotor berupa

10

penambahan volume dan/atau penambahan alokasi anggaran yang mengakibatkan penambahan volume.

• Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN;
• Perubahan/penambahan cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri atau dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman; dan/atau
• Perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Bagian Kedua Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran