Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai

Revisi Anggaran yang meliputi:

• Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
• Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb;
• Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan perubahan DIPA dengan pengesahan DJPb;
• Revisi Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; dan
• Batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesahan Revisi Anggaran pada DJPb.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Revisi Anggaran untuk Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan BA BUN, yang bersifat pengesahan dan tidak memerlukan penelaahan.