Pasal 50

(1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan pNBp terhadap Instansi Pengelola PNBP. (21 Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pNBp; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. Pasal 51 ...

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA