Pasal 6

(1) Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan

melalui Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah.

(2) Penerbitan melalui Pasar Modal domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penawaran umum.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko

yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(4) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas

penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah Pemerintah Daerah lain.