Pasal 5

(1) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• sesuai dengan dokumen perencanaan Daerah dan dianggarkan dalam APBD;
• merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada; dan
• dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(2) Pengelolaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau badan layanan umum Daerah.