Pasal 35

(1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada:

• Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina keuangan Daerah; dan
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memuat:

• penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
• penggunaan dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
• kinerja pelaksanaan kegiatan;
• realisasi pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan/atau biaya lain Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
• alokasi dana cadangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan setiap semester, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya periode semester yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Publikasi Informasi