Pasal 34

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan

Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Selain bertanggung jawab atas pengelolaan Obligasi

Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang didanai dari Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan kepada DPRD.