Pasal 23

(1) Dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah dan/atau

Sukuk Daerah Pemerintah Daerah menunjuk:

• agen penjual;
• konsultan hukum; dan
• profesi/lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penunjukan profesi/lembaga penunjang Pasar Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

• penyampaian Dokumen Permintaan Proposal oleh Kepala Daerah kepada calon profesi/lembaga penunjang Pasar Modal;
• penerimaan proposal teknis dan finansial;
• pelaksanaan evaluasi atas proposal teknis;
• penetapan penyusunan peringkat kandidat;
• pelaksanaan klarifikasi teknis kepada peringkat kandidat;

• negosiasi fee;
• penetapan pemenang; dan
• penunjukan agen penjual dan konsultan hukum.