Pasal 11

(1) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) minimal meliputi:

• menentukan kegiatan yang akan dibiayai melalui penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
• membuat kerangka acuan kegiatan;
• membuat perhitungan batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
• membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah;
• membuat perhitungan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah setiap tahunnya;
• menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
• menentukan jenis Akad Sukuk Daerah, untuk persiapan penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana

Pasal 10 ayat (2); dan

• menyiapkan BMD dan/atau objek Pembiayaan Utang Daerah yang akan menjadi dasar penerbitan Sukuk Daerah.

(2) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen studi kelayakan dalam hal penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah.

(3) Dalam rangka persiapan penerbitan Obligasi Daerah

dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menerima dukungan dari Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.