Pasal 6

(1) Kepala Daerah menyampaikan usulan dukungan untuk

Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
• menteri/pimpinan lembaga terkait.

(2) Dukungan Sinergi Pendanaan yang diusulkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi kegiatan pada Daerah pengusul dan/atau Daerah lain yang terkait dengan Sinergi Pendanaan yang dilakukan oleh Daerah pengusul.

(3) Dalam hal dukungan Sinergi Pendanaan yang diusulkan

meliputi kegiatan pada Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan dukungan Sinergi Pendanaan harus diketahui dan disetujui oleh masing-masing Kepala Daerah yang terkait dengan Sinergi Pendanaan yang dilakukan oleh Daerah pengusul.

(4) Sinergi Pendanaan yang diusulkan untuk mendapatkan

dukungan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

• melibatkan sumber pendanaan dari PUD dan/atau KPDBU; dan
• belum masuk tahap pelaksanaan atau konstruksi.

(5) PUD dan/atau KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dilaksanakan dalam rangka pembangunan Infrastruktur Daerah.