Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Sinergi Pendanaan

dalam rangka melakukan Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Rencana Sinergi Pendanaan mengacu pada dokumen

perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Sinergi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) minimal memuat:

• kerangka strategis;
• kerangka acuan kerja;
• dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat; dan

• pengelolaan keuangan program.

(4) Kerangka strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, minimal memuat:

• wilayah atau tematik;
• program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
• target pembangunan jangka pendek dan menengah yang akan dicapai.

(5) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, minimal memuat:

• jangka waktu pelaksanaan program dan kegiatan;
• jumlah dana yang dibutuhkan;
• kegiatan yang akan dikerjakan;
• dampak terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; dan
• sinergi program dan kegiatan lintas organisasi perangkat daerah.

(6) Dukungan yang dibutuhkan dari pihak yang terlibat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat:

• komitmen kontribusi pendanaan dari APBD dan selain dari APBD; dan/atau
• komitmen lainnya dari pihak yang terlibat.

(7) Pengelolaan keuangan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf d meliputi:

• pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
• pengelolaan sumber keuangan;
• pengelolaan aset; dan
• pengelolaan keuangan lainnya.

(8) Rencana Sinergi Pendanaan ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.