Pasal 13

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/ a tau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pemerintah Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5.