Pasal 13

(1) Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Instansi

Pemerintah, lembaga, asosiasi, clan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak clan/ atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
• pemberian konfirmasi status Wajib Pajak;
• penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik clan Faktur Pajak elektronik; clan
• penyelenggaraan pembayaran pajak clan/ atau pelaporan Surat Pemberitahuan elektronik.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan.