Pasal 10

(1) Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:

• Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
• wali atau pengampu, bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan; atau
• orang pribadi yang ditunjuk oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.

(2) Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:

• orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak; atau jdih.kemenkeu.go.id -:r -

• orang pribadi selain wakil Wajib Pajak yang ditunjuk oleh wakil Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.

(3) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yaitu:

• pengurus, bagi Wajib Pajak Badan;
• kurator, bagi Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit;
• orang atau orang pribadi yang mewakili Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, bagi Wajib Pajak Badan dalam pembubaran;
• likuidator, bagi Wajib Pajak Badan dalam likuidasi;
• salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
• kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
• kepala Instansi Pemerintah Daerah pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
• kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.

(4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, kuasa

Wajib Pajak menandatangani Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh kuasa Wajib Pajak tersebut.

(5) Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang

sama dengan dokumen kertas.