Pasal 43

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

(1) MP PNBP bagi Satker yang dikelola secara terpusat tahun

anggaran 2021 yang telah ditetapkan; dan

(2) Daftar perhitungan MP PNBP bagi Satker yang dikelola

secara tidak terpusat tahun anggaran 2021 yang telah

disampaikan ke KPPN,

sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021

tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan

Negara Bukan Pajak berlaku sampai dengan Peraturan Direktur

Jenderal ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku /

sebagai dasar pencairan anggaran yang sumber dananya

berasal dari PNBP sampai dengan ditetapkannya MP PNBP pada

DIPA Satker penghasil PNBP tahun anggaran 2021 berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal ini.