Pasal 44

(1) Dalam hal Modul MP PNBP belum tersedia, mekanisme

penetapan MP PNBP dilaksanakan secara manual.

(2) Pelaksanaan Penetapan MP PNBP secara manual

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) meliputi:

• konfirmasi/rekonsiliasi setoran PNBP oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau

Pimpinan Unit Eselon I dan KPA Satker;

• pengajuan permohonan penetapan MP PNBP oleh

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L

atau Pimpinan Unit Eselon I dan KPA Satker; dan

• perhitungan dan penetapan MP PNBP oleh Direktur

Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.

(3) Konfirmasi/rekonsiliasi setoran PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh:

• Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L

atau Pimpinan Unit Eselon I dengan KPPN Khusus

Penerimaan dan Hibah untuk pola penggunaan MP PNBP

secara terpusat; dan

• KPA Satker dengan KPPN Mitra kerja untuk pola

penggunaan MP PNBP secara tidak terpusat.

(4) Pelaksanaan konfirmasi/rekonsiliasi setoran PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berpedoman

pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

mengenai Rekonsiliasi Rekapitulasi Data PNBP secara

Terpusat.

(5) Dalam hal mekanisme penetapan MP PNBP dilaksanakan

secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (i), KPPN

melakukan pengawasan secara manual agar pencairan

belanja sumber PNBP tidak melebihi MP PNBP yang telah

ditetapkan.