Pasal 41

(1) Monitoring dan evaluasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a,

dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I, dan KPA Satker.

(2) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau

Pimpinan Unit Eselon I, dan KPA Satker sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), melaksanakan monitoring dan

evaluasi paling kurang:

• monitoring atas setoran PNBP melalui Modul MP PNBP;

• evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi belanja; dan

• evaluasi atas proyeksi setoran PNBP tahun anggaran

berjalan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring atas setoran PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan

Unit Eselon I, dan KPA Satker melakukan penandaan

(tagging) data setoran PNBP pada Modul MP PNBP.

(4) Penandaan (tagging) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap

bulan.