Pasal 38

(1) Dalam hal basil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian

surat permohonan penerbitan MP PNBP tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf b, Operator PA menyusun konsep surat penolakan

penetapan MP PNBP tahap I, tahap II, dan tahap III untuk

disampaikan kepada Kepala Seksi PA.

(2) Berdasarkan konsep surat penolakan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi PA

melakukan penelitian atas konsep penolakan penetapan

MP PNBP dan menyampaikan kepada Kepala

Subdirektorat.

(3) Berdasarkan basil penelitian atas konsep surat penolakan

penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Subdirektorat menyusun rekomendasi penolakan

penetapan MP PNBP dan menyampaikan kepada Direktur.

(4) Berdasarkan rekomendasi penolakan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur atas nama

Direktur Jenderal melakukan:

• penerbitan surat penolakan permohonan penetapan MP

PNBP; dan

• approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul

MP PNBP.

(5) Surat penolakan penetapan MP PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat

Jenderal ini

(6) Berdasarkan surat penolakan penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Kepala Seksi PA melakukan

unggah dokumen penolakan permohonan penetapan MP

PNBP pada Modul MP PNBP.

Bagian Ketiga

Percepatan dan Perubahan Penetapan MP PNBP Secara Terpusat