Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pengalokasian

MP PNBP pada Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau Pimpinan Unit Eselon I penghasil dapat melakukan perubahan

alokasi MP PNBP untuk masing-masing Satker.

(2) Perubahan alokasi MP PNBP untuk masing-masing satker

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sepanjang tidak mengubah total MP PNBP yang telah

ditetapkan pada setiap tahapan.

(3) Tata cara permohonan dan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,

dan Pasal 32, berlaku mutatis mutandis terhadap

pengajuan permohonan dan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam perubahan alokasi MP PNBP untuk masing-masing

Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

melakukan:

• penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP;

• approval pada Modul MP PNBP.

berdasarkan rekomendasi penetapan MP PNBP yang

disampaikan Kepala Subdirektorat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2).