Pasal 29

(1) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau

Pimpinan Unit Eselon I penghasil mengajukan permohonan

penetapan MP PNBP beserta dokumen pendukung tahap I,

tahap II, dan tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal

3 ayat (4), kepada Direktur Jenderal.

(2) Permohonan MP PNBP tahap I, tahap II, dan tahap III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

• realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP:

1. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya

untuk penerbitan MP PNBP tahap I;

1. sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran

berjalan untuk penerbitan MP PNBP tahap II; atau

1. sampai dengan akhir bulan September tahun

anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP

tahap III.

• data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana

PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;

• proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan;

• rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun

anggaran berjalan;

• surat pernyataan kesanggupan pencapaian target

setoran PNBP tahun anggaran berjalan; dan

• daftar alokasi MP PNBP untuk masing-masing Satker.

(3) Realisasi setoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (2) huruf a, berdasarkan hasil rekonsiliasi/ konfirmasi

setoran PNBP.

(4) Rekonsiliasi/konfirmasi setoran PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui penandaan

(tagging) data setoran pada Modul MP PNBP oleh Pengguna

Modul MP PNBP pada Satker.

(5) Softcopy permohonan penetapan MP PNBP beserta

lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah

pada Modul MP PNBP oleh pengguna Modul MP PNBP pada

K/L.

Bagian Kedua

Penetapan MP PNBP Secara Terpusat