Pasal 28

(1) Dalam hal Satker memerlukan kebutuhan dana PNBP lebih

cepat dari batas waktu pengajuan permohonan MP PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), KPA Satker

dapat mengajukan permohonan percepatan penetapan MP

PNBP kepada Kepala Kanwil.

(2) KPA Satker dapat mengajukan permohonan perubahan MP

PNBP atas MP PNBP yang telah ditetapkan pada tahun

anggaran berjalan kepada Kepala Kanwil.

(3) Tata cara permohonan dan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, berlaku mutatis

mutandis terhadap pengajuan permohonan dan penetapan

MP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).