Pasal 27

(1) Dalam hal basil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat

permohonan penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 tidak memenuhi ketentuan, Operator Kanwil

menyusun konsep surat penolakan penetapan MP PNBP

tahap I, tahap II, dan tahap III untuk disampaikan kepada

Kepala Seksi Kanwil.

(2) Berdasarkan konsep surat penolakan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kanwil

melakukan penelitian atas konsep penolakan penetapan MP

PNBP dan menyampaikan kepada Kepala Bidang.

(3) Berdasarkan basil penelitian atas konsep surat penolakan

penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang menyusun rekomendasi penolakan

penetapan MP PNBP dan menyampaikan kepada Kepala

Kan tor Wilayah.

(4) Berdasarkan rekomendasi penolakan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kan tor

Wilayah melakukan:

• penerbitan surat penolakan penetapan MP PNBP; dan

• approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP

PNBP.

(5) Surat penolakan penetapan MP PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) bumf a, sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran bumf C yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.

(6) Berdasarkan surat penolakan penetapan MP PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Seksi Kanwil

melakukan unggah dokumen penolakan penetapan MP

PNBP pada Modul MP PNBP.

/

Bagian Ketiga

Percepatan dan Perubahan Penetapan MP PNBP

Secara Tidak Terpusat