Pasal 22

(1) Berdasarkan permohonan penetapan MP PNBP secara tidak

terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),

Operator Kanwil melakukan:

• unduh dokumen permohonan penetapan MP PNBP

melalui Modul MP PNBP;

• verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan

MP PNBP;

• penilaian permohonan penetapan MP PNBP; dan

• penyusunan konsep surat penetapan MP PNBP.

(2) Penilaian permohonan penetapan MP PNBP sebagaimana

dimaksud pada ay at (1) huruf c, dilakukan dengan

ketentuan:

• MP PNBP tahap I diberikan paling besar 60% (enam puluh persen) dari pagu DIPA sumber dana PNBP melalui

penilaian terhadap:

1. rata-rata realisasi setoran PNBP dalam 3 (tiga) tahun

terakhir.

1. rata-rata realisasi belanja sumber dana PNBP dalam

3 (tiga) tahun terakhir.

1. proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

2. rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

3. hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi belanja dari MP PNBP yang telah ditetapkan tahun

anggaran yang lalu.

• MP PNBP tahap II diberikan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari pagu DIPA sumber dana PNBP melalui

penilaian terhadap:

1. rata-rata realisasi setoran PNBP dalam 3 (tiga) tahun

terakhir.

1. rata-rata realisasi belanja sumber dana PNBP dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2. proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

3. realisasi belanja sumber dana PNBP sampai dengan triwulan II pada tahun anggaran berjalan.

4. realisasi setoran PNBP sampai dengan triwulan II tahun anggaran berjalan. /

1. rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai

dengan akhir tahun anggaran.

1. hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi

belanja dari MP PNBP yang telah ditetapkan tahun

anggaran yang lalu.

• MP PNBP tahap III diberikan paling besar 100% (seratus

person) dari pagu DIPA sumber dana PNBP melalui

penilaian terhadap:

1. rata-rata realisasi setoran PNBP dalam 3 (tiga) tahun

terakhir.

1. rata-rata realisasi belanja sumber dana PNBP dalam

3 (tiga) tahun terakhir.

1. proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan.

1. realisasi belanja sumber dana PNBP sampai dengan

triwulan III pada tahun anggaran berjalan.

1. realisasi setoran PNBP sampai dengan triwulan III

tahun anggaran berjalan.

1. rencana pelaksanaan program/kegiatan sampai

dengan akhir tahun anggaran.

1. hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi

belanja dari MP PNBP yang telah ditetapkan tahun

anggaran yang lalu.

(3) Tata cara penilaian MP PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

(4) Operator Kanwil menyampaikan konsep surat persetujuan

penetapan MP PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.