Pasal 21

(1) KPA Satker mengajukan permohonan penetapan MP PNBP

tahap I, tahap II, dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (4) kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2) Permohonan MP PNBP tahap I, tahap II, dan tahap III

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

• realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP:

1. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya

untuk penerbitan MP PNBP tahap I;

1. sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran

berjalan untuk penerbitan MP PNBP Tahap II; atau

1. sampai dengan akhir bulan September tahun

anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP tahap

III.

• data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana

PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya;

• proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun

anggaran berjalan;

• rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran

berjalan; dan

• surat pernyataan kesanggupan pencapaian target

setoran PNBP tahun anggaran berjalan.

(3) Realisasi setoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, berdasarkan hasil rekonsiliasi/konfirmasi setoran

PNBP.

(4) Rekonsiliasi/konfirmasi setoran PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui penandaan

(tagging) data setoran PNBP pada Modul MP PNBP oleh

pengguna Modul MP PNBP pada Satker.

(5) Softcopy permohonan penetapan MP PNBP beserta dokumen

pendukung lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diunggah pada Modul MP PNBP oleh pengguna Modul MP

PNBP pada Satker.

Bagian Kedua

Penetapan MP PNBP Secara Tidak Terpusat