Pasal 19

(1) Surat persetujuan atau penolakan penetapan pola

pengggunaan PNBP secara terpusat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L atau

Pimpinan Unit Eselon I penghasil.

(2) Tembusan surat persetujuan penetapan pola penggunaan

PNBP secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada:

• Pimpinan unit pengawasan internal K/L;

• Direktur Jenderal Anggaran;

• Direktur Pelaksanaan Anggaran;

• Direktur Pengelolaan Kas Negara;

• Direktur Sistem Perbendaharaan;

• Kepala Kan tor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan; dan

• Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.