Pasal 17

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2), Direktur Jenderal menetapkan pola

penggunaan PNBP secara terpusat.

(2) Penetapan pola penggunaan PNBP secara terpusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

penerbitan surat persetujuan penetapan pola penggunaan

PNBP secara terpusat.