Pasal 8

(1) Atas permintaan data dan/atau dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a clan permintaan contoh barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf c, Importir, Eksportir, dan/atau Pemilik Barang

wajib:

• menyerahkan data clan/ atau dokumen; clan/ atau
• menyerahkan contoh barang.

(2) Atas permintaan keterangan lisan clan/ atau keterangan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Importir, Eksportir, dan/atau Pemilik Barang wajib menyampaikan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis. rt jdih.kemenkeu.go.id

(3) Penyerahan data dan/atau dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyampaian keterangan lisan dan/ atau keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

• secara langsung;
• melalui jasa pengiriman;
• melalui media elektronik; atau
• melalui sistem komputer pelayanan.

(4) Penyerahan contoh barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufb dilakukan:

• secara langsung; atau
• melalui jasa pengiriman.

(5) Penyerahan data dan/atau dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyerahan contoh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilampiri dengan surat pernyataan kebenaran data, dokumen, dan/ atau contoh barang yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Penyampaian keterangan lisan dan/ atau keterangan ·

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan:

• berita acara konsultasi dan/atau permintaan keterangan/informasi yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam ha! keterangan diberikan secara lisan; atau
• surat pernyataan kebenaran keterangan tertulis yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri m1, dalam ha! keterangan diberikan secara tertulis.

(7) Dalam ha! contoh barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b tidak dapat diserahkan, Importir, Eksportir, dan/atau Pemilik Barang wajib menyampaikan surat pernyataan tidak dapat menyerahkan barang contoh yang dibuat dengan menggunakan contoh format· sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam ha! Importir, Eksportir, dan/atau Pemilik Barang

tidak melengkapi dokumen berupa:

• surat pernyataan kebenaran data, dokumen, dan/atau contoh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
• berita acara konsultasi dan/ atau permintaan keterangan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
• surat pernyataan kebenaran keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; dan/atau
• surat pernyataan tidak dapat menyerahkan barang contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

jdih.kemenkeu.go.id

Importir, Eksportir, dan/atau Pemilik Barang dianggap tidak menyerahkan data, dokumen, dan/ a tau contoh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan keterangan lisan dan/atau keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).