Pasal 79

(1) Pemantauan BMN PKP2B meliputi pemantauan atas

pelaksanaan:

• Penggunaan;
• penyerahan kepada Pemerintah;
• Pemanfaatan;
• pengamanan;
• pemeliharaan;
• Pemindahtanganan;
• Pemusnahan;
• Penghapusan; dan
• Penatausahaan, atas BMN PKP2B.

(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa

Pengguna Barang membuat rencana pemantauan tahunan yang paling sedikit memuat penilaian dan mitigasi risiko untuk pelaksanaan pengelolaan BMN PKP2B sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibuat dalam bentuk rencana pemantauan tahunan

untuk periode pemantauan 1 (satu) tahun.

(4) Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan

berdasarkan rencana pemantauan tahunan meliputi pelaksanaan:

• Penggunaan;
• Pemanfaatan;
• pengamanan;
• pemeliharaan;
• Pemindahtanganan;
• Pemusnahan;
• Penghapusan; dan
• Penatausahaan, atas BMN PKP2B yang berada pada Pengguna Barang dan Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(5) Pengguna Barang melakukan pemantauan berdasarkan

rencana pemantauan tahunan meliputi pelaksanaan:

• Penggunaan;
• penyerahan kepada Pemerintah;
• Pemanfaatan;
• pengamanan;
• Pemindahtanganan;
• Pemusnahan;
• Penghapusan; dan
• Penatausahaan, atas BMN PKP2B yang berada pada Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(6) Pengelola Barang melakukan pemantauan berdasarkan:

• rencana pemantauan tahunan atas pelaksanaan pengamanan BMN PKP2B; dan
• rencana pemantauan sewaktu-waktu yang meliputi pelaksanaan penyerahan kepada Pemerintah, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, dan Penatausahaan atas BMN PKP2B yang berada pada Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.

(7) Pemantauan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b dilakukan dalam hal terdapat informasi/kondisi/kebijakan yang perlu tindak lanjut.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.