Pasal 49

(1) Pemindahtanganan BMN PKP2B berupa tanah dan/atau

bangunan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemindahtanganan BMN PKP2B berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal:

• sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;
• diperuntukkan bagi Kepentingan Umum; atau
• berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomi.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi pula terhadap BMN PKP2B berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam wilayah khusus pertambangan berdasarkan hasil kajian Kementerian Teknis.

(4) Pemindahtanganan BMN PKP2B selain tanah dan/atau

bangunan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

• Dewan Perwakilan Rakyat, untuk BMN PKP2B dengan nilai perolehan lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per unit;
• Presiden, untuk BMN PKP2B dengan nilai perolehan lebih dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per unit; atau
• Pengelola Barang, untuk BMN PKP2B dengan nilai perolehan sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit.

(5) Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan untuk BMN

PKP2B selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Kontraktor atau Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:

• dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit dan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; dan
• Limbah Sisa Operasi yang berasal dari mesin, peralatan, dan bahan atau perlengkapan, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Barang.

Bagian Kedua Penjualan