Pasal 43

(1) Penyerahan BMN PKP2B kepada Pemerintah dilakukan

oleh Kontraktor/Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penyerahan BMN PKP2B kepada pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

• jangka waktu PKP2B berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
• masa berlaku IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berakhir;
• terdapat pembatalan PKP2B atau pencabutan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian oleh pemerintah;
• diperlukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; atau
• tidak digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara.

(3) Tidak digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, termasuk tidak terdapat rencana penggunaan BMN PKP2B oleh Kontraktor/Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk kegiatan usaha pertambangan batubara.

(4) Tidak terdapat rencana Penggunaan BMN PKP2B oleh

Kontraktor/Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk kegiatan usaha pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK

sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

(5) Penyerahan BMN PKP2B kepada Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak mencakup peralihan antara berakhirnya PKP2B sampai dengan terbitnya persetujuan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.